Beranda

  SK PN Bangkinang (1080)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (402)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 52 1997 SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
keppres 51 1997 PENETAPAN PELABUHAN LAUT KABIL PULAU BATAM SEBAGAI PELABUHAN ALIH KAPAL
keppres 50 1997 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
keppres 49 1997 PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
keppres 47 1997 PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI
keppres 46 1997 KARANTINA BAHAN BAKU KULIT
keppres 45 1997 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
keppres 44 1997 JARINGAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN
keppres 43 1997 BANTUAN DANA UNTUK REHABILITASI PERKEBUNAN PALA DI KEPULAUAN BANDA NAIRA
keppres 42 1997 PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR
keppres 41 1997 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
keppres 40 1997 BADAN PENGENDALI BIMBINGAN MASSAL
keppres 21 1997 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
keppres 20 1997 PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PAMERAN INTERNASIONAL BESERTA PROTOKOL
keppres 15 1997 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1979 PENGESAHAN PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY DAN CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
keppres 14 1997 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 1994
keppres 13 1997 BADAN STANDARDISASI NASIONAL
keppres 12 1997 PENETAPAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
keppres 11 1997 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
keppres 10 1997 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH MENGENAI PELAYARAN
keppres 9 1997 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
keppres 8 1997 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1995
keppres 7 1997 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.