Beranda

  SK PN Bangkinang (1080)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (402)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 81 1996 PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP KEMBANGAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
keppres 80 1996 PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SISINEMI-SANAM SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA PROF. IR. HERMAN JOHANNES
keppres 79 1996 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK GAS NATUNA
keppres 78 1996 PENETAPAN JALAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S RUAS LENTENG AGUNG - KAMPUNG RAMBUTAN SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN RAMP KELUAR DARI JALAN TOL JAGORAWI DI PASAR REBO (RAMP PASAR REBO) MENUJU JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
keppres 77 1996 DEWAN KELAUTAN NASIONAL
keppres 76 1996 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1996
keppres 75 1996 KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
keppres 73 1996 TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIASINGAPURA
keppres 73 1996 TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAMINDONESIA- MALAYSIA-PHILIPINA
keppres 72 1996 TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA - MALAYSIA - THAILAND
keppres 71 1996 PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPAD
keppres 70 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
keppres 69 1996 TUNJANGAN PEREKAYASA
keppres 67 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
keppres 66 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
keppres 65 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
keppres 64 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA
keppres 63 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
keppres 62 1996 PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN LANJUTAN MENGENAI PERDAGANGAN MULTILATERAL
keppres 61 1996 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU
keppres 60 1996 BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1997
keppres 59 1996 PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES BESERTA LAMPIRANNYA
keppres 58 1996 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA FOR COOPERATION IN SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.