Beranda

  SK PN Bangkinang (1079)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (401)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 57 1996 PENYELENGGARAAN PERJALANAN UMRAH
keppres 56 1996 BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
keppres 55 1996 TIM PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
keppres 54 1996 TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU
keppres 53 1996 PENAMBAHAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN CIMANGGIS DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
keppres 52 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ONGKOS NAIK HAJI INDONESIA
keppres 51 1996 PENGESAHAN BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME
keppres 50 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
keppres 49 1996 PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof. Dr. Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
keppres 47 1996 PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR - JEMBATAN TIGA - PLUIT DAN TOMANG - GROGOL - PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR DALAM KOTA JAKARTA
keppres 46 1996 PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
keppres 45 1996 PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
keppres 44 1996 PENGESAHAN FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KELIMA PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
keppres 43 1996 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TUJUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1996
keppres 42 1996 PEMBUATAN MOBIL NASIONAL
keppres 41 1996 KAWASAN INDUSTRI
keppres 40 1996 TATA CARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UTUSAN GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DAN UTUSAN GOLONGAN - GOLONGAN SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
keppres 21 1996 PENYEDIAAN DANA BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA
keppres 20 1996 PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS, 1972 (KONVENSI TENTANG TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA ANTARIKSA, 1972)
keppres 15 1996 PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK - 1995)
keppres 14 1996 PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (INSTITUTIONALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE), 1991 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL) (PELEMBAGAAN KOMISI FASILITASI), 1991 DAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, 1993 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNATIONAL, 1993)
keppres 13 1996 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
keppres 12 1996 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.