Beranda

  SK PN Bangkinang (1080)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (402)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 61 1993 PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
keppres 60 1993 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
keppres 59 1993 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES
keppres 58 1993 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1992
keppres 57 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1987
keppres 56 1993 PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA 1991
keppres 55 1993 PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
keppres 54 1993 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL
keppres 53 1993 FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
keppres 52 1993 PEMERIKSAAN ATAS BARANG IMPOR YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
keppres 51 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL
keppres 50 1993 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
keppres 49 1993 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
keppres 48 1993 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS
keppres 47 1993 PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1993/94
keppres 46 1993 PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94
keppres 45 1993 PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TORONTO-CANADA, KARACHI-PAKISTAN, DAN NOUMEA-NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
keppres 44 1993 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
keppres 43 1993 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
keppres 42 1993 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
keppres 41 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1991
keppres 40 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN
keppres 21 1993 KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM DAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.