Beranda

  SK PN Bangkinang (1080)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (402)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 49 1984 PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 1982
keppres 47 1984 PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE AND JUTE PRODUCTS, 1982
keppres 29 1984 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
keppres 26 1984 PENGAMPUNAN PAJAK
keppres 5 1984 PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA
keppres 62 1983 BADAN PENGENDALI BIMAS
keppres 61 1983 MENGESAHKAN "PROTOCOL ON THE AUTENTIC TRILINGUAL TEXT ON THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (CHICAGO, 1944)", YANG TELAH DISETUJUI KONFERENSI INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION (ICAO) DI BUENOS AIRES, ARGENTINA, PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 1968 DAN TELAH MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 24 OKTOBER 1968
keppres 57 1983 MENGESAHKAN "AGREEMENT FOR PROMOTION, PROTECTION AND GUARANTEE OF INVESTMENTS AMONG MEMBER STATES OF ORGANISATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE", YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JEDDAH, SAUDI ARABIA, PADA TANGGAL 1 MEI 1983 DENGAN PENSYARATAN (RESERVATION) TERHADAP KETENTUAN PASAL-PASAL 10, 11 AYAT (1) DAN 17 ANGKA 2 HURUF D DARI "AGREEMENT"
keppres 51 1983 MENGESAHKAN "INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 1983" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 30 JUNI 1983
keppres 50 1983 MENGESAHKAN PERTANYAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA MONETER INTERNASIANAL DARI SDR 720.000.000,- MENJADI SDR 1.009.700.000,- YANG TELAH DISAMPAIKAN DENGAN SURAT MENTERI KEUANGAN NO. S-811/M.K.012/83 TANGGAL 19 AGUSTUS 1983
keppres 27 1983 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMIAH", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDIA Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1983 Tanggal 25 Mei 1983
keppres 26 1983 MENGESAHKAN "AMENDEMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION 1975, AMENDEMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORAGANIZATION 1977, AMENDEMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORAGANIZATION 1979," YANG TELAH DITERIMA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA INTER GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORAGANIZATION (IMCO) DALAM SIDANG-SIDANG ASSEMBLY IMCO YANG KE IX, KE X, D
keppres 25 1983 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI NEGARA Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 Tanggal 23 Mei 1983
keppres 21 1983 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA TENTANG PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KANADA YANG TELAH DITANDATANGANI DI OTTAWA, KANADA, PADA TANGGAL 12 JULI 1983
keppres 9 1983 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SPANYOL TENTANG KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNIK" YANG TELAH DITANDATANGANI DI MADRID, SPANYOL, PADA TANGGAL 7 OKTOBER 1982 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN-PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH SPANYOL
keppres 83 1982 MENGESAHKAN "ASIAN PACIFIC POSTAL CONVENTION" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 27 MARET 1981, DAN TELAH MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JULI 1982 SEBAGAI HASIL KONGRES KE IV AOPU DI YOGYAKARTA PADA TANGGAL 18-30 MARET 1981
keppres 82 1982 MENGESAHKAN "AN AGREEMENT TO ESTABLISH THE INTERGOVERNMENTAL COUNCIL OF COPPER EXPORTING COUNTRIES CIPEC" DAN "MODIFICATION OF THE CIPEC AGREEMENT"
keppres 79 1982 MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME", YANG TELAH DITANDATANGANI DI TOKYO, JEPANG PADA TANGGAL 3 MARET 1982 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH JEPANG
keppres 78 1982 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
keppres 27 1982 PENGADAAN BAHAN PELEDAK
keppres 21 1982 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG BATAS-BATAS MARITIM ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI DAN KERJA SAMA TENTANG MASALAH-MASALAH YANG BERSANGKUTAN" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH PAPUA NUGINI YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 13 DESEMBER 1980
keppres 10 1982 MENGESAHKAN PERTUKARAN NOTA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IRAQ MENGENAI PERUBAHAN PASAL 5 "TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRAQ, 1977", YANG TELAH DITANDATANGANI DI BAHDAD PADA TANGGAL 3 OKTOBER 1981
keppres 6 1982 MENGESAHKAN "LOAN AGREEMENT (JAKARTA CIKAMPEK HIGWAY PROJECT) BETWEEN REPUBLIK OF INDONESIA AND KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI "KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT" YANG DITANDATANGANI DI KUWAIT PADA TANGGAL 21 NOPEMBER 1981


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.