Beranda

  SK PN Bangkinang (1080)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (402)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 58 1981 MENGESAHKAN "SIXTH INTERNATIONAL TIN AGREEMENT", YANG TELAH DITANDA TANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 8 OKTOBER 1981, SEBAGAI HASIL DARI PADA "UNITED NATIONS TIN CONFERENCE, 1980"
keppres 55 1981 MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC COOPERATION", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND DAN DELEGASI PEMERINTAH CANADA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 1981
keppres 54 1981 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI YANGTELAH DITANDATANGANI DI WASHINGTON D.C., AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 30 JUNI 1980 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
keppres 49 1981 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN TAMBANG BATUBARA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA DAN KONTRAKTOR SWASTA
keppres 48 1981 MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PHILLIPPINES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME", YANG TELAH DITANDANGANI DI MANILA, PHILIPINA, PADA TANGGAL 18 JUNI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK PHILIPINA
keppres 47 1981 MENGESAHKAN " BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL COMPLEMENTATION", YANG TELAH DITANDATANGANI DI MANILA, PHILIPINA, PADA TANGGAL 18 JUNI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND
keppres 45 1981 MENGESAHKAN "LOAN AGREEMENT (GREATER BANDUNG ELECTRIC POWER DISTRIBUTION PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI "KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT" YANG TELAH DITANDATANGANI DI KUWAIT PADA TANGGAL 14 APRIL 1981
keppres 29 1981 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK", YANG TELAH DITANDATANGANI DI RIYADH, ARAB SAUDI, PADA TANGGAL 19 MEI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI
keppres 28 1981 MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVANTION OF FISCAL EVASSION WITH RESPECT TO TAXES ON INCAME AND ON CAPITAL", YANG TELAH DITANDATANGANI DI BANGKOK, THAILAND, PADA TANGGAL 25 MARET 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND
keppres 26 1981 PENCABUTAN KEPPRES 73 TAHUN 1964 TENTANG PEMBEKUAN DAN PENGUASAAN REKENING PADA SEMUA BANK YANG TERCATAT ATAS NAMA WARGANEGARA "MALAYSIA" ATAU WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERDOMISILI/BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH "MALAYSIA".
keppres 22 1981 PERTAMINA
keppres 21 1981 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH INDIA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH INDIA YANG TELAH DITANDANGANI DI BOMBAY, INDIA, PADA TANGGAL 9 JANUARI 1981
keppres 11 1981 MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF JAPAN AN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH JEPANG, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 12 JANUARI 1981
keppres 10 1981 MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM" YANG DITANDATANGANI DI TOKYO PADA TANGGAL 22 DESEMBER 1980, SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND
keppres 70 1980 MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR COMMODITIES" SEBAGAI HASIL DARI PADA "UNITED NATIONS NEGOTIATING CONFERENCE ON A COMMON FUND UNDER THE INTEGRATED PROGRAMME FOR COMMODITIES", YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK OLEH DELEGASI PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 1 OKTOBER 1980
keppres 66 1980 MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT CONCERNING TECHNICAL COOPERATION", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 27 OKTOBER 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
keppres 65 1980 MENGESAHKAN "INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974", SEBAGAI HASIL KOFERENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT 1974, YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DI LONDON, PADA TANGGAL 1 NOPEMBER 1974, YANG MERUPAKAN PENGGANTI "INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1960", SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
keppres 64 1980 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJASAMA EKONOMI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BATAM", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI SINGAPURA, PADA TANGGAL 31 OKTOBER 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
keppres 58 1980 PENGESAHKAN "CONSTITUTION OF THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)" YANG MERUPAKAN SALAH SATU BADAN KHUSUS BANGSA-BANGSA YANG DITANDA TANGANI ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA OLEH DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA OLEH DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK AUSTRIA, DI WINA, PADA TANGGAL 7 OKTOBER 1979, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
keppres 56 1980 "BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL PROJECT"; "SUPLEMENTARY AGREEMENT TO THE BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL PROJECTS ASEAN UREA PROJECT (INDONESIA)", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND (NEGARANEGARA ANGGOTA ASEAN), YANG TELAH DITANDATANGANI DI KULA LUMPUR PADA TANGGAL 6 MARET 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
keppres 55 1980 ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN LANDREFORM
keppres 54 1980 KEBIJAKSANAAN MENGENAI PENCETAKAN SAWAH
keppres 45 1980 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJASAMA MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA YANG TELAH DITANDA TANGANI DI JAKARTA, PADA TANGGAL17 MARET 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.