Beranda

  SK PN Bangkinang (1080)

  Perda Kampar (82)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (529)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1576)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (86)

  Surat Edaran MA (402)

  Keputusan MA (616)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 46 1971 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA INDONESIA DAN IRAN (CULTURAL AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND IRAN (CULTURAL AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND IRAN)”
keppres 42 1971 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA)"
keppres 58 1970 PENGESAHAN AMENDEMENT TO AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING CIVIL USES OF ATOMIC ENERGY
keppres 7 1969 PENGESAHAAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN TENTANG DORONGAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK BAGI PENANAMAN MODAL"
keppres 303 1968 PERSETUJUAN KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA
keppres 302 1968 MENGESAHKAN PERJANJIAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH INDIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
keppres 285 1968 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJASAMA KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN NEDERLANDS
keppres 262 1968 KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN JANGKA PANJANG ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERASI SOSIALIS YUGOSLAVIA
keppres 200 1968 PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL TAHUN 1968
keppres 107 1968 MENYETUJUI UNTUK MENERIMA ATAS KETENTUAN "PERATURANPERATURAN UNTUK MENCEGAH TUBRUKAN-TUBRUKAN DI LAUT (REGULATION FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA)"
keppres 104 1968 MENGESAHKAN PROTOKOL MENGENAI HAL-HAL JANG BERTALIAN DENGAN KEWADJIBAN PEMBAJARAN KEMBALI KREDIT-KREDIT OLEH REPUBLIK INDONESIA KEPADA UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVJET SOSIALIS SERTA PULA PERIHAL BEBERAPA SOAL LAIN JANG BERTALIAN DENGAN HUBUNGAN EKONOMI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVJET SOSIALIS
keppres 90 1968 MENGESAHKAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DENMARK MENGENAI DORONGAN DAN PERLINDUNGAN SETJARA TIMBAL-BALIK DARI PADA INVESTASIINVESTASI BESERTA PROTOKOLNYA
keppres 8 1968 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOWAKIA TENTANG PEMBAYARAN-PEMBAYARAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN INDONESIA BESERTA PROTOKOLNYA"
keppres 7 1968 MENGESAHKAN "PROTOKOL TENTANG PERSETUJUAN MENGENAI PERSOALAN-PERSOALAN KEUANGAN YANG BELUM TERSELESAIKAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT HONGARIA
keppres 6 1968 MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI JERMAN TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN BUNGA OLEH INDONESIA KEPADA KREDITUR-KREDITUR REPUBLIK DEMOKRASI JERMAN"
keppres 22 1964 KEBIJAKSANAAN UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI DAN KEUANGAN
keppres 236 1963 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANGKASA LUAR NASIONAL
keppres 318 1962 PEMBENTUKAN YAYASAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO
keppres 578 1961 BATAS-BATAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN BESERTA PENETAPAN SYARAT-SYARATNYA BAGI PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAN)
keppres 577 1961 BATAS-BATAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN BESERTA PENETAPAN SYARAT-SYARATNYA BAGI PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK INDONESIA (P.N. PERTAMINA)
keppres 568b 1961 PENJELASAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 568 TAHUN 1961 TENTANG TINDAKAN IMBANGAN TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA PEMBERONTAK/GEROMBOLAN YANG MENYERAH TANPA SYARAT MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 449 TAHUN 1961
keppres 568 1961 TINDAKAN IMBANGAN TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA PEMBERONTAK/GEROMBOLAN YANG MENYERAH TANPA SYARAT MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 449 TAHUN 1961
keppres 476 1961 PENETAPAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MINYAK ASING SHELL, STANVAC DAN CALTEX DALAM WAKTU PERALIHAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.