Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
sema 1 2018 Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)
sema 1 2017 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
sema 4 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
sema 3 2016 Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
sema 2 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
sema 1 2016 Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
sema 3 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
sema 2 2015 Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015
sema 1 2015 Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan
sema 7 2014 Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
sema 6 2014 Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
sema 5 2014 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
sema 4 2014 PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
sema 3 2014 TATA CARA PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA VOLUNTAIR ITSBAT NIKAH DALAM PELAYANAN TERPADU
sema 2 2014 PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN
sema 1 2014 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
sema 3 2013 PETUNJUK PENANGANAN PERKARA : TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
sema 2 2013 LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN
sema 1 2013 PENCABUTAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN SECARA KOLEKTIF
sema 7 2012 RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PEDOMAN PELAKSAAN TUGAS BAGI PENGADILAN (BUKU TERLAMPIR)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.