Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
sema 1 2006 PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
sema 10 2005 BIMBINGAN DAN PETUNJUK PIMPINAN PENGADILAN TERHADAP HAKIM/MAJELIS HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA
sema 9 2005 PETUNJUK TEKNIS PERMA NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN/KOTA
sema 8 2005 PETUNJUK TEKNIS TENTANG SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)
sema 7 2005 PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
sema 6 2005 PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDNAG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
sema 5 2005 SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
sema 4 2005 PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
sema 3 2005 PENGANGKATAN ANAK
sema 2 2005 PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
sema 1 2005 PENGANGKATAN HAKIM ANAK
sema 3 2004 KEBERSIHAN LINGKUNGAN PERKANTORAN
sema 2 2004 SALINAN PUTUSAN UNTUK PEMBAHASAN ILMIAH DAN PENELITIAN
sema 1 2004 PENYERAHAN KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN
sema 5 2003 GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK
sema 4 2003 PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU
sema 3 2003 PERMOHONAN MUTASI/PROMOSI HAKIM DAN TENAGA TEHNIS PERADILAN
sema 1 2003 MUTASI HAKIM
sema 5 2002 PETUNJUK PENANGANAN PERKARA BAGI HAKIM YANG AKAN PENSIUN
sema 4 2002 PEJABAT PENGADILAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YUSTISIAL TIDAK DAPAT DIPERIKSA, BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA KECUALI YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.