Beranda

  SK PN Bangkinang (495)

  Perda Kampar (71)

  Perbup Kampar (105)

  Per Prop. Riau (493)

  Undang - Undang Dasar (9)

  Undang - Undang (1562)

  UU Darurat (167)

  Peraturan Pemerintah (3190)

  Perpu (153)

  Keputusan Presiden (1563)

  Peraturan Presiden (641)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (76)

  Surat Edaran MA (387)

  Keputusan MA (592)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
sema 4 1988 EKSEKUSI TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (PASAL 34 SUB C U.U. NO. 3 TAHUN 1971)
sema 3 1988 PENAFSIRAN SECARA LUAS TERHADAP ISTILAH "MENGGUNAKAN" DALAM KEPPRES NO. 39 TAHUN 1980 TENTANG PENGHAPUSAN JARING TRAWL
sema 2 1988 PEDOMAN PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA PENGADILAN TINGGI/NEGERI DAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI/NEGERI
sema 1 1988 KEGIATAN PERSIDANGAN
sema 8 1987 PENJELASAN DAN PETUNJUK-PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI KEHAKIMAN NO. KMA/005/SKB/VII/87 DAN M.03.-PR.08.05 TAHUN 1987 TENTANG CARA PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI PENASIHAT HUKUM
sema 7 1987 PELELANGAN KAYU SITAAN
sema 6 1987 TATA TERTIB SIDANG ANAK
sema 5 1987 TEMBUSAN PERMOHONAN PENETAPAN PENAHANAN AGAR DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
sema 4 1987 PENYESUAIAN KEMBALI TANGGAL PENAHANAN DALAM HAL TERDAKWA TELAH TERLANJUR DIKELUARKAN DEMI HUKUM DARI TAHANAN SEBAGAI AKIBAT KETERLAMBATAN PENERIMAAN PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
sema 3 1987 PERMOHONAN PENETAPAN PENAHANAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI BAGI TERDAKWA YANG BERADA DALAM TAHANAN
sema 2 1987 PEMIDANAAN TERHADAP PARA PELANGGAR HAK CIPTA
sema 1 1987 PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI PIDANA YANG TERDAKWANYA BERADA DALAM TAHANAN
sema 4 1986 OPERASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU
sema 3 1986 PENUNDAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU 1987
sema 2 1986 PERKARA YANG DIPERIKSA MENURUT ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HAL ANCAMAN DENDANYA LEBIH DARI RP.7.500,-
sema 1 1986 PERMOHONAN GRASI KARENA JABATAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI BAGI TERPIDANA MATI YANG TIDAK MENGAJUKAN GRASI
sema 13 1985 KEHARUSAN ADANYA PENETAPAN PENGADILAN DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IKRAR TALAK SUAMI
sema 12 1985 PENCABUTAN SURAT-SURAT EDARAN, KEPUTUSAN, PENETAPAN DAN INSTRUKSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
sema 11 1985 PERMOHONAN REHABILITASI DARI TERDAKWA YANG DIBEBASKAN ATAU DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
sema 10 1985 PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK MEMUAT KATA-KATA"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS II
Copyright©2016. All Rights Reserved.